EDISISULTRA.COM, WANGGUDU – PT Aneka Tambang tbk (PT Antam) di Kabupaten Konawe Utara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menuai kritikan.
Pasalnya, berbagai persoalan kerap terjadi sejak PT Antam hadir menggantikan 11 IUP swasta untuk beroperasi di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara. Baik berupa persoalan hukum maupun persoalan konflik sosial.
Hal tersebut diduga dikarenakan ketidakmampuan PT Antam di Konawe Utara untuk mengatur dan mengelola dengan baik keberlangsungan investasi pertambangannya di wilayah Blok Mandiodo.
Untuk itu, Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hendro Nilopo mendesak, PT Antam untuk merombak kepengurusan didalam KSO-MTT.
“Kita bisa lihat, sejak masuknya PT Antam di Konut ada banyak persoalan yang terjadi. Mulai dari perambahan hutan, ilegal mining hingga konflik sosial. Itu semua menurut kami, karena kelalaian dari pihak Antam sendiri” katanya saat ditemui di salah satu hotel berbintang di Kota Kendari, Minggu (27/11/2022).
Hendro melihat, pemberdayaan masyarakat dan pengusaha lokal Konut oleh PT Antam melalui pembentukan Kerja Sama Operasi – Mandiodo Tapumea Tapunggaya (KSO – MTT) merupakan sebuah kelalaian.
Buktinya kata dia, jika dilihat dari seluruh perusahaan yang tergabung dalam KSO – MTT di dominasi oleh pengusaha – pengusaha dari luar wilayah Konawe Utara bukan pengusaha lokal asli Konut.
“Jika hanya dilihat dari namanya, KSO – MTT, maka kemungkinan orang-orang diluar sana akan berfikir bahwa PT Antam betul-betul telah memberdayakan pengusaha lokal. Tetapi jika ditelusuri, hampir semua perusahaan yang tergabung di KSO – MTT adalah pengusaha dari luar Konut,” ungkapnya.
Mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu kemudian menyebutkan puluhan perusahaan yang tergabung dalam KSO – MTT yang diduga didominasi oleh perusahaan dari luar wilayah Konawe Utara.
“Berdasarkan data ada puluhan perusahaan yakni PT Lawu Agung Mining, PT Jaya Bersama Sahabat, PT Gea Geo Mineralindo, PT Prima Ore Mineral, PT Ayam Jantan Selatan, PT Tiworo Mineral Mining, PT Prima Mineral Sejahtera, PT Gunung Samudera International, PT Abbasy Mining Development, PT Matarombeo Energi Sejahtera, PT Anandonia Mining Perkasa,” sebutnya.
“Jangankan anggota KSO – MTT, ketuanya saja dari luar Konawe Utara juga. Lantas pemberdayaan pengusaha lokal Konut yang sering digaungkan oleh PT Antam itu mana?,” tanya Egis sapaan akrab Hendro dengan nada kesal.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar PT Antam site Konawe Utara untuk segera merombak sistem keanggotaaan dan kontrak kerja dengan KSO – MTT.
“PT Antam Konut ini beroperasi di wilayah Konawe Utara, seharusnya memprioritaskan masyarakat dan pengusaha lokal bukan perusahaan dari luar. Maka sudah sepantasnya KSO – MTT ini dirombak, agar perusahaan-perusahaan dari luar Konut bisa digantikan dengan perusahaan lokal,” tandasnya.
Reporter : Aldy
